Easeonbags – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri rtp rgo303 (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong peningkatan pembentukan mal pelayanan publik (MPP) di daerah karena diyakini sebagai wujud reformasi birokrasi pelayanan publik.
“MPP ini merupakan salah satu wujud nyata reformasi birokrasi pelayanan publik yang strategis, inovatif, kreatif, dan berdampak luas yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Peningkatan MPP ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo,” kata Plh. Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik BSKDN Faisal Syarif di Jakarta, Kamis, sebagaimana keterangan tertulisnya.
Kemendagri mencatat, saat ini sudah ada 216 MPP yang diresmikan dan beroperasi, atau sekitar 43 persen dari total kabupaten/kota di Indonesia. Kemendagri S berkomitmen memacu pembangunan MPP di 292 daerah atau sekitar 64 persen dari keseluruhan kabupaten/kota di Tanah Air.
Faisal menjelaskan, daerah yang belum membentuk MPP tersebut didominasi oleh daerah dengan kemampuan fiskal rendah. Kondisi itu disebut berpengaruh terhadap target pembentukan MPP, khususnya pemenuhan secara fisik.
Sebagai solusi mempercepat capaian target pembentukan MPP di daerah, penyelenggaraan MPP didorong ke arah digital. Dalam hal ini, BSKDN bekerja sama dengan Plan-C Institute dan Ford Foundation menghadirkan Mal Pelayanan Publik Indonesia (MPPI).
MPPI, terang Faisal, merupakan sebuah arsitektur rgo303 link alternatif penyelenggaraan pelayanan publik secara elektronik yang dirancang dengan model cloud-computing.