Easeonbags – Cara Pemerintah LGO4D melindungi HAM di lingkungan bisnis

Easeonbags – Jalan panjang Pemerintah melindungi slot lgo4d hak asasi manusia atau HAM di tengah lingkaran bisnis sudah menemukan titik terang.

Ibaratnya, ada setitik lubang cahaya di tengah gelapnya gua. Titik cahaya itu adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM).

Perpres tersebut menjadi pemandu langkah Pemerintah menuju ujung jalan perlindungan HAM di lingkungan bisnis.

Perpres ini pun dianggap menjadi landasan hukum pertama bagi seluruh masyarakat ataupun kaum pekerja dalam melindungi dan memperjuangkan hak asasinya di hadapan korporasi.

Dengan perpres tersebut, Pemerintah juga mengemban harapan masyarakat adat yang sering menjadi korban akibat lahannya ditelikung korporasi hingga karyawan yang haknya direnggut oleh perusahaan.

Untuk menindaklanjuti perpres ini, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mulai membentuk gugus tugas khusus untuk memantau aktivitas bisnis secara nasional.

Gugus tugas yang jadi perpanjangan tangan Pemerintah Pusat ini terdiri atas dua lapis yakni tingkat nasional dan daerah.

Gugus tugas tingkat nasional diketuai oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly dan beranggotakan pengurus dari kementerian-kementerian terkait.

Mereka memiliki agenda dalam melakukan penegakan di lingkungan bisnis. Agenda tersebut nantinya sesuai dengan ranah lembaga ataupun kementerian yang diajak bekerja sama dengan Kemenkum dan HAM.

Adapun untuk gugus tugas tingkat daerah diketuai oleh masing-masing gubernur di setiap provinsi yang beranggotakan kepala dinas terkait.

Pengerahan alat negara dari hulu ke hilir ini dinilai oleh beberapa pihak sebagai langkah tepat untuk melindungi hak masyarakat.

Namun, upaya-upaya tersebut belum dirasakan betul oleh para pemilik perusahaan karena berdasarkan catatan Kementerian Hukum dan HAM, masih banyak perusahaan yang belum memenuhi syarat-syarat perlindungan HAM.

Kemungkinan ada perusahaan yang belum melihat pergerakan Pemerintah sehingga hal ini menjadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan.

Pasalnya, belum ada dasar hukum yang dipakai rtp lgo4d hari ini Pemerintah untuk menindak perusahaan yang tidak memperhatikan pemenuhan HAM.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *